jelaskan bahwa hukum dapat membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan. 1. jelaskan bahwa hukum dapat membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan

Dalam Pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 2009 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disebutkan jika dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus mengacu pada beberapa asas, yakni: Kepentingan umum Sarinah dan kawan-kawan dalam bukunya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (2016), mengartikan good governance sebagai suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik secara umum. 1. SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Pemerintahan Indonesia Dosen Pengampu: Suwondo,DRS. Dalam buku Hukum Tata Negara Suatau Pengatar (2016) oleh Johan Jasin, tugas dan tanggung jawab presiden sebagai kepala negara bersifat seremonial dan protokoler kenegaraan. Inspektorat jenderal sebagai pengawas. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan (Accountability is a relationship) Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu/kelompok/institusi dengan negara dan masyarakat. Yayasan. Penyelenggara Pemerintahan Daerah mencakup: Walikota, Bupati, Gubernur dan perangkat daerah lainnya (kepala badan, kepala dinas, dan unit-unit kerja lannya yang dikendalikan oleh Sekretariat Daerah). Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terdapat perbedaan pengelolaan. Ricky N Permadi - detikNews. Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan Negara itu tepisah pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ nya maupun fungsi nya. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentukUndang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan; Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Tata kelola ( governance) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Contohnya hubungan antara warga negara dan pemerintahannya yang menjadi sebab hingga negara itu dapat berfungsi semestinya. Hukum berfungsi sebagai perlindungan bagi masyarakat. Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, dan transparan. Mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan. melahirkan keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan; 2. Dalam UU dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. 8 Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada hakikatnya menjadi perwujudan dari fungsi yang diemban serta. Dalam UU AP ini diatur. 32 Tahun 2004 1. melalui Pemerintah dan pemerintah daerah). Pengertian Otonomi Daerah. 3 Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Daerah diatur dengan peraturan. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Struktural hubungan pemerintah pusat dan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 seperti Gambar. 3) Kabid Ekonomi. Hukum memastikan bahwa pemerintah menjalankan tugasnya dengan baik, adil, dan efektif. Siti Aisyah, M. Tanggung jawab kewenangan atas dasar. Bentuk pemerintahan daerah Local Self Government merupakan konsekuensi dari dianutnya asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Agar lebih paham, di bawah ini akan dijelaskan lebih rinci mengenai kedudukan Pancasila sebagai. Manfaat Pajak bagi Masyarakat. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Dalam artian bahwa segala kewenangan dan tindakan alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Di saat sistem administrasi negara yang menjadi pilar pelayanan public menghadapi masalah yang fundamental maka. Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan atau Pejabat. 27. 18 Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang. 23. Misalnya kasus pembobolan situs KPU ketika penyelenggaraan Pemilu oleh seorang. Baca juga: Partai Politik: Definisi dan Fungsinya. Untuk mengetahui bagaimana kinerja Satpol PP dalam proses Penyelenggaraan Pemerintah daerah dalam hal tata ruang ditinjau dari Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 2. Menurut F. bahwa dalam proses perjalanan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan acap terdapat berbagai impak sampingan dalam. Penyelenggaraan Pemerintahan DIY (1946-1948). Pemerintahan sendiri ini meliputi pengaturan atau perundang-undangan sendiri, pelaksanaan sendiri, dalam batas-batas tertentu juga peradilan, dan kepolisian sendiri. Untuk itulah Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (LN 2007 No. kaidah hukum tertulis. Davin Chandra (10130110087) Dapat kita lihat masalah pemerintahan di Indonesia pada tahun sebelumnya, cara kerja pemerintahan dalam melakukan peng Pentingnya Pengawasan Pemerintahan - Kompasiana. Anda sedang mencari informasi tentang naskah akademik RUU tentang hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah? Kunjungi situs BPHN dan unduh dokumen pdf yang berisi analisis mendalam tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan substansi RUU tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum sangat penting untuk membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ide negara demokrasi bukanlah hal yang baru bagi Indonesia karena sejak negara ini berdiri, ide utama yang diajukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pola hubungansehingga dapat membantu proses pemecahan masalah penelitian yang. Sumber: unsplash. 3 tahun 2003. Melainkan dikembangkan pula dengan menerapankan. perubahan seiring dinamika perubahan politik hukum pemerintahan daerah. Dalam uji sahih terungkap bahwa pihak keraton tidak menginginkan adanya sebuah lembaga baru, cukup dua lembaga: Keraton beserta Puro di satu kelompok dan Pemda (pemprov dan DPRD) di kelompok satunya. 2. struktural beserta staf yang telah banyak membantu penulis selama pengumpulan data /keterangan. Di negara Indonesia ini, otonomi daerah sudah diterapkan. 3. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legimitasi, yaitu kewenangan yang dimiliki pemerintah ini haruslah berasal dari peraturan perundang-undangan. perencanaan pembangunan Subbidang. Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pembangunan desa yang dimaksud pun bukan sekadar pembangunan satu-dua-tiga tahun saja, melainkan berkelanjutan. B. Fungsi hukum tata pemerintahan antara lain mengatur hubungan antar lembaga penyelenggara negara dan hubungan antara penyelenggara negara dengan masyarakat. menuju penguatan sumberdaya manusia dalam pemerintahan pengelolaan Negara. 23 Moenta Pangerang & Pradana Anugrah, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah, PT Raja Grafindo Persada, Makassar, 2017, Hlm. pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan; d. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara; 2. Terminologi good governance memang belum baku, tetapi sudah banyak definisi yang coba membedah makna dari good governance. Substansi istimewa bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat dalam. Imam Syaukani dan A. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah. Aktor publik yaitu pemerintah dan aktor privat yaitu organisasi bisnis atau perusahaan bukanlah suatau yang terpisah dan bekerja secara Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 69B Rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69A meliputi: a. persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara; d. Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. Didalam Pasal 13 UU No. Si. Tugas dan wewenang DPRD adalah: Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. Hukum mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan bersama, seperti hak dan kewajiban, tata cara pemerintahan, serta peraturan-peraturan. Tata kelola (governance) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Asas pelayanan publik. Menurut UU No 30 tahun 2014 terdapat 8 asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu : 1. Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui Inpres no. Oleh: Yopi Nadia, Guru SDN 106/IX Muaro Sebapo, Muaro Jambi, Provnsi Jambi . Nilai pada Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa. Kepastian hukum, yaitu jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan. Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 menjelaskan bahwa “Presiden republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan “. Aturan hukum: Berkeadilan,. Bachtiar Esensi Paham Konsep Konstitualisme Dalam Konteks Penyelenggaraan Sistem. Kementerian Negara Indonesia adalah organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Artinya, seluruh warga masyarakat bisa mendapatkan. Pada Daerah Kabupaten / Kota,. Ada beberapa sistem pemerintahan di dalam sebuah negara. B. ilustration. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Birokrasi pemerintahan dapat lebih diperpendek dan setiap keputusan dapat langsung dilaksananakan. Pemerintahan desa mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati. Dalam kesempatan ini, penulis akan menyampaikan penjelasan dari masing-masing asas tersebut. Menurut UUD 1945 Negara Indonesia tidak menganut suatu sistem pemerintahan sebagaimana negara-negara lain, tetapi menganut suatu sistem yang. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan beleid yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Internet (Karya non-lnvidual) "Efektivitas. Fungsi Pemerintahan. Stroink sebagaimana dikutip Hadjon, dalam konsep hukum publik, wewenang merupakan suatu konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi. 4 Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik merupakan fungsi dari berbagai faktor. Prinsip negara hukum diterapkan di Indonesia ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pengertian Otonomi Daerah – Otonomi daerah adalah sebuah sistem atau kewenangan yang dimiliki daerah. komponen-komponen sistem pemerintahan; 4. M. Selanjutnya dapat diketahui, pemerintah telah mengatur bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan publik, pemerintah daerah wajib berpedoman pada asas di atas. Dalam melaksanakan tugas, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai wewenang, salah satunya adalah membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota. Lima sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan utuh dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Inilah definisi pemerintah desa yang tertuang dalam UU Desa. beban tugas pemerintah dalam negara kesejahteraan membutuhkan pula kekuasaan dan hubungan yang bertanggung jawab melalui ketentuan hukum yang lahir dari kehendak rakyat. Upaya ke Pembentukan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik 66 C. Fungsi Pemerintahan. Adapun yang dimaksud dengan stagnasi pemerintahan adalah tidak dapat dilaksanakannya aktivitas pemerintahan sebagai akibat kebuntuan atau disfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, contohnya: keadaan bencana alam atau. Terminologi good governance memang belum baku, tetapi sudah banyak definisi yang coba membedah makna dari good governance. penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lalu cara Negara Hukum Indonesia dalam menghadapi pelanggaran HAM yang terjadi sangatlah aneh. Dalam hukum administrasi positif Indonesia tepatnya pada pasal 1 angka 2 Undang. Pemerintah dalam arti sempit : kekuasaan yang mempunyai tugas khusus, yakni melaksanakan tujuan dari peraturan perundangan (eksekutif). A. mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandate. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat para Penyelenggara Negara dan pemimpin. Aparatur Negara adalah alat kelengkapan negara terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari yang meliputi aparatur kenegaraan dan pemerintahan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik. Pelayanan publik ini membantu pemerintah dalam memberdayakan masyarakat serta menyelenggarakan pembangunan yang merata. Kedua konsepsi tersebut saling menopang satu sama lainnya sehingga tidak dapat dipisahkan. UU yang terdiri dari 40 pasal ini mengatur kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu kota Negara. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Pancasila memiliki tiga nilai utama yang sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Asas kepastian hukum. Direktorat jenderal sebagai pelaksanaan tugas pokok. Utomo (2008:7) berorientasi bahwa publik demand are differetianted, dalam arti fungsi negara/pemerintah hanyalah sebagai fasilitator, katalisator yang bertitik tekan pada putting the customers in the driver set. 2018. 3. Mengurangi dan membantu pekerjaan pemerintah pusat untuk daerah karena daerah mengatur penyelenggaraan pemerintahannya sendiri. KOMPAS. Dari pengertian diatas bisa disimpulkan bahwa, pemerintahan daerah merupakan bagian dari sebuah pemerintahan yang bertugas menjalankan. Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. 14Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Daerah. Sekretariat jenderal sebagai pembantu pemimpin. Humas Kemenkominfo ) KOMPAS. UU No. Pengertian Hukum dan Administrasi. Perkembangan Pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia dapat diperinci sebagai berikut: 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 70 LIKHITAPRAJNA. Kedua hukum ini menjadi penting sebab mempunyai makna interaksi yang baik dari. 8 Konstitusi sebagai turunan dari ide dasar konstitusionalisme dalam penyelenggaraan negara, memiliki 2 (dua) essensi. Dari ketiga rumusan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum tata pemerintahan walaupun dalam pengistilahannya berbeda-beda secara materil adalah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dan warga negara. konsep dasar pemerintah dan pemerintahan; 3. Berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 disebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas. Azas umum penyelenggaraan negara. 8. Prinsip negara hukum diterapkan di Indonesia ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Mengurangi kesenjangan antar daerah. Dalam Negara Hukum, ditetapkan aturan dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan. R. 1. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Indonesia mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Adapun pengertian politik hukum menurut Padmo Wahjono, adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibentuk. Menjelaskan landasan yuridis tentang jalur jenjang, satuan, dan jenis pendidikan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Pancasila ini merupakan cakupan dari hukum dasar tertulis dan tidak tertulis yang ada di Indonesia. merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi Negara; c. proses terentu yang nantinya akan menghasilkan produk hukum, aturan, dan kebijakan yang tepat untuk publik atau,masyarakat. 2 Local state government adalah unit organisasi pemerintahan wilayah, unit organisasi pemerintahan di daerah yang dibentuk. hukum di dalam pelaksanaan hukum. Keterkaitan Kegiatan penyelenggaraan tata naskah dinas dilakukan dalam satu kesatuan sistem administrasi umum. Kementerian yang mempunyai tugas penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dengan upaya. KOMPAS. Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah memiliki peran dan unit kerja yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi dan tanggung jawab dalam manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Veteran III No. Faktor penghambat dalam. Pengejawantahan gotong royong atau dapat disebut kolaborasi, sejatinya telah disiapkan instrumennya dengan dibentuknya berbagai. Hal ini juga dapat dilihat pada rumusan Stahl yang menyatakan bahwa suatu negara dikategorikan sebagai negara hukum jika terdapat unsur-unsur. Hukum Tata Pemerintahan! 3) Jelaskan Hukum Tata Pemerintahan dalam konteks luas dan sempit! 8 Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. Mengajukan rancangan Perda. 14pembahasan dalam tulisan hukum ini yang bertujuan untuk menguraikan lebih lanjut ketentuan yang menjadi pedoman dalam proses penyelenggaraan belanja hibah yang bersumber dari APBD oleh pemerintah daerah agar dapat meminimalisir kesalahan atau penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawabannya. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan merupakan sumber hukum materil atas penyelenggaraan pemerintah. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan; Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang DasarPenyelenggaraan tata naskah dinas dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kewenangan, dan keabsahan. pemerintahan. Nama. 2. demikian pentingnya dan merupakan elemen dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah. Dasar hukum asuransi syariah dalam Al Quran memang tidak tertulis secara tersurat. Berikut uraian asas-asas otonomi daerah dan penjelasan. Selain itu, keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah sehingga berdampak pada terciptanya masyarakat yang tertib dan tenteram. 11 Tulisan ini bermaksud menjelaskan sistem penyelenggaraan negara setelah pasca perubahan UUD 1945. Adapun, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 2. Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan jumlah maksimal kemenbterian negara yang dapat. 2. ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH (KEDAERAHAN) Asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah atau kedaerahan dilaksanakan sebagai konsekuensi dari Pasal 18, 18A, dan 18B Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut terdapat dalam bab IV tentang urusan 37Feni Herianti, “Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan Hidup“ (Jurnal, Fakultas IlmuPP 16/2018 ayat 1 butir 2 menjelaskan bahwa Polisi Pegawai Negeri (Pol PP) adalah anggota Satpol PP sebagai satuan pemerintahan daerah yang mempunyai pejabat dan mendapat tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang. pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun -Undang 1945. . UU ini menjelaskan bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Pertimbangan yang menjadi latar belakang disahkannya UU No. Pemerintah desa sebagai pemegang mandat penyelenggaraan pemerintahanmenjelaskan bahwa: “Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas,. Membantu organisasi publik berpikir secara strategis 2. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), maka pemeritah telah membuat suatu kebijaksanaan untuk meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan yaitu pemberian sertifikat secara. Efektif artinya penyelenggaraan tepat sasaran sesuai dengan. Pembahasan B. Otonomi daerah ini bertujuan untuk mengembangkan daerah serta isi di dalam daerah tersebut. com - Perangkat daerah disusun berdasarkan adanya urusan pemerintahan yang harus ditangani.